Palembang - Guna memfaslitasi para pelaku bank sampah. Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan menyediakan tenpat khusus untuk memasarkan produk bank sampah. Hal ini sesuai dengan arahan Direktur Pengolahan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Sudirman. Wali Kota Palembang Harnojoyo siap membantu pelaku UMKM dan pengelola Bank Sampah di kota ini.

"Saya kan sudah bilang sebelumnya, Pemerintah daerah harus menyediakan outlet khsusus untuk produk UMKM termasuk produk Bank Sampah dan harus gratis,," katanya usai acara Rakornas Pengelolaan  Sampah (Bank Sampah) 2017 hari ke-2 di hotel Arya Duta, Kamis (16/03/17).

Menurutnya, pelaku UMKM, termasuk di dalamnya Bank Sampah perlu mendapat perhatian penuh dari pemerintah agar mampu bertahan di tengah persaingan yang ketat. "Kasihan mereka, siapa lagi memperhatikan kalau bukan dari Pemerintah," jelasnya.

Di tempat terpisah, Wali Kota Palembang, Harnojoyo mengatakan kami siap membantu pelaku UMKM dan Bank Sampah, untuk itu akan kami koordinasikan dengan Dinas Koperasi dan UMKM Palembang.

"Iya bisa, akan kami siapkan tempat khusus untuk menjual karya-karya mereka, bila perlu di tempatkan di Balai Kota," ungkapnya di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Dikatakan juga, salah satu upaya untuk mendapat Piala Adipura, selain kebersihan, harus mengerakan pelaku usaha kreatif dan pengolahan sampah, seperti Bank Sampah.

Sedangkan, Deputi Bidang Restruksturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, Yuana Sutyowati mengatakan,  Bank Sampah harus bernilai ekonomis, contoh sampah organik dijadikan pupuk kompos, atau daur ulang sampah, menjadi tas, kalau sekedar pelestarian lingkungan atau go green itu bukan Bank Sampah.

"Kementerian Koperasi dan UMKM mendukung dari aspek bisnis, berbagai program khususnya sektor produktif, seperti Bank Sampah, ada banyak yang bisa disinergikan. Salah satunya, dengan  pemantapan usaha, mulai dari kapital (modal) market dan teknologi, termasuk dan pendampingan, dna pembinaan.

Dijelaskan dia, dalam dunia bisnis itu ada dua jenis, yakni perusahaan (PT) dan koperasi. Dengan berbadan usaha ini, pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses bantuan permodalan, termasuk untuk Bank Sampah.

"Satu juta rupiah hingga Rp25 juta bantuan tanpa anggunan yang sudah disubsidi pemerintah dari sebelumnya bunga 23 persen turun menjadi 9 persen. Sedangkan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR)  mencapai Rp500 juta. Jadi kalau ada Koperasi yang mau membeli alat di bawah Rp500 juta bisa mengajukan KUR," sebutnya.

Selain itu, untuk pemasaran produk, pemerintah memfaslitisasi pelaku usaha untuk mengikuti pameran bahkan sampai ke luar negeri yang  dibiayai negara. Sedangkan Untuk Palembang, Pemerintah daerah sudah kerap kali mengelar pameran yang mengikutsertakan para pelaku usaha UMKM dan termasuk di dalamnya pelaku Bank Sampah.

"Pemerintah bisa bantu dari stand yang bayari, misal dalam suatu pameran ada 20 stand khusus untuk UMKM," ujarnya.

Namun, peningkatan kualitas produk haruslah menjadi prioritas, maka UMKM harus mendapat pelatihan dan ilmu yang memadai. "Jangan disalahkan kalau tidak laku, sebab produk tidak bagus,"tutupnya.