Palembang - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palembang akan mendata ulang Keluarga Penerima Manfaat(KPM). Pendataan ulang ini, Dinsos akan melibatkan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kelurahan, kecamatan dan petugas Program Keluarga Harapan (PKH).

” Verifikasi ini dilakukan demi penyaluran bantuan sosial (bansos) ini lebih tepat sasaran,” kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palembang, Suliman Amin, Rabu (13/9/2017), saat rapat koordinasi PKH Kota Palembang di ruang rapat Parameswara.

Dirincikan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang ini mengatakan program digelontorkan untuk program kaum pra sejahtera sebanyak 79 ribu.

Sedangkan untuk penyaluran bantuan sosial PKH tahap III 2017, sebanyak 29. 394 ribu yang tersebar di 16 kecamatan.

“Jumlah 79 ribu, separuhnya 29-an ribuan PKH, sisanya bantuan sosial lain, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan lainnya,” jelasnya.

Sedangkan pada pendataan 2015 lalu yang diusulkan sebanyak 115 ribu PKM, menyusut menjadi 79 ribu.

Penyusutan data ini terjadi setelah Kementerian Sosial melakukan pendataan tanpa melibatkan unsur pemerintah daerah.

“Pada 2016 Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pendataan tanpa melibatkan RT, RW, lurah, mereka mengunakan konsultan,” tegasnya.

Tidak mengherankan, kalau data yang ada, sambungnya banyak data yang tidak sesuai yang menerima manfaat.

“Padahal data itu pasti ada perubahan, baik meninggal dunia, pindah atau berubah satus ekonomi, dan lebih tahu itu RT, RW dan kelurahan. Karena itu, November ini hasil verifikasi kami harus dimatangkan di Kemensos,” jelasnya.

Selain itu, Sulaiman pun menegaskan, jika bansos PKH ini tidak boleh dipotong (dikurangi) atau tidak diperkenankan siapa pun untuk meminta imbalan terkait bansos tersebut.

“Jangan sampai mungkin ada petugas yang memotong, atau meminta imbalan. Semoga ini jadi perhatian kita semua. Tugas kalian sangat mulia untuk mensejahterakan masyarakat. Jangan sampai ini terjadi,” ingatnya.

Serta, ia menghimbau agar para KPM ini diberdayakan, agar tidak selalu tergantung dengan bantuan pemerintah.

“Bahwa kiranya tolong sampaikan juga agar mereka diberdayakan, jangan selamanya mereka menerima bantuan, kalau bisa tahun ini menerima manfaat tahun depan sudah bisa memberi bantauan. Jangan sampai masyarakat terbuai dengan bantuan sehingga dari muda sampai tua mengharap bantuan dari pemerintah. Kita harus motivasi mereka supaya bisa bangkit dan mandiri, kalau sekarang kita berikan umpannya tahun depan pancingnya,” ungkapnya.

Senada Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Hari Aprian mengatakan rapat koordinasi PKH tingkat Kota Palembang 2017 ini merupakan rapat evaluasi yang menghadirkan petugas PKH, Koordinator PKH, pihak kelurahan, pihak BRI, dan lainnya.

“Kita evaluasi apa yang menjadi kekurangan selama ini,” ucapnya.

Termasuk, mungkin selama ini masih ada penyaluran yang belum tepat sasaran, karena data yang dipakai merupakan dari Kemensos yang tidak melibatkan pemerintah daerah.

“Data yang dipakai konsultan itu data BPS tahun 2011, data inilah yang dipakai oleh Kemensos. Padahal selama ini banyak perubahan, mungkin ada yang meninggal, pindah alamat, dan berubah dari miskin jadi kaya,” ujarnya.

Terlepas dari semua itu, pihaknya lebih berharap adanya pembinaan untuk KPM agar mampu terlepas dari lingkaran kemiskinan.

“Iya, akan kita beri pendampingan untuk mereka dengan keterampilam untuk bekal mereka, serta akan diarahkan ke program bantuan UMKM,” ujarnya.